PATI baistnews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu sorotan utama adalah perlunya Pemerintah Kabupaten Pati menyusun APBD dengan lebih memperhatikan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis.
Pandangan umum Fraksi PKB yang disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah, menilai penyusunan anggaran harus didasarkan pada kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan APBD berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Fraksi PKB berpandangan bahwa predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 menjadi evaluasi penting. Salah satu faktor yang disoroti adalah masih besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih cermat sehingga alokasi belanja dapat terserap secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Penyusunan APBD perlu disesuaikan dengan proyeksi alokasi anggaran yang realistis serta mengedepankan kepentingan rakyat agar lebih produktif dan memberikan manfaat nyata,” tegas Muntamah.
Menurut Fraksi PKB, PAD merupakan salah satu pilar utama dalam menopang kemampuan fiskal daerah. Karena itu, optimalisasi pendapatan daerah harus menjadi perhatian serius agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKB juga menyatakan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada prinsipnya telah memenuhi berbagai ketentuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun demikian, berbagai catatan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD Tahun 2026 maupun tahun-tahun berikutnya.
“Raperda ini telah memenuhi berbagai aspek untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, berbagai catatan yang kami sampaikan harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan APBD ke depan semakin berkualitas dan benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Pati,” pungkas Muntamah.
Adv 07
