PATI baistnews.com – Komitmen terhadap transparansi ditunjukkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, yang secara terbuka mempersilakan insan pers mengawasi seluruh proyek infrastruktur di Kabupaten Pati. Bahkan, ia menegaskan tidak akan menutup-nutupi jika ditemukan pekerjaan yang bermasalah.
Pernyataan tegas itu disampaikan Riyoso saat menggelar tatap muka dan silaturahmi bersama awak media dari berbagai perusahaan pers di Kabupaten Pati, Kamis (6/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Sekretaris DPUTR Widyo Tomo Kusdiyanto dan berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka.
Di hadapan puluhan jurnalis, Riyoso menegaskan DPUTR tidak anti kritik. Sebaliknya, ia menganggap media sebagai mitra strategis sekaligus pengawas independen yang membantu memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, silakan diberitakan. Kami tidak anti kritik. Setelah diberitakan, kami akan langsung turun ke lapangan untuk mengecek dan menindaklanjutinya. Jangan hanya masalahnya yang diberitakan, tetapi tindak lanjutnya juga harus diketahui masyarakat,” tegas Riyoso.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian para jurnalis karena menunjukkan keterbukaan DPUTR terhadap pengawasan publik. Menurut Riyoso, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diawasi konsultan dan pengawas internal, tetapi juga membutuhkan kontrol dari masyarakat dan media.
Ia memastikan setiap laporan mengenai dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi akan diverifikasi melalui pemeriksaan teknis. Jika terbukti terdapat pelanggaran kontrak, kontraktor akan diminta melakukan perbaikan, bahkan dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Tak hanya soal proyek jalan, pertemuan itu juga membahas berbagai persoalan yang sering menjadi perhatian publik, mulai dari perizinan pemanfaatan lahan, penggalian utilitas, pengelolaan aset daerah, hingga mekanisme penyewaan aset milik pemerintah.
Menurut Riyoso, masih banyak aturan yang belum dipahami masyarakat secara utuh sehingga sering memunculkan kesalahpahaman. Karena itu, ia berharap media ikut menyampaikan informasi secara lengkap dan berimbang.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai muncul opini atau framing yang tidak sesuai fakta. Karena itu komunikasi antara pemerintah dan media harus terus diperkuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Riyoso juga memaparkan kondisi anggaran DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2026. Ia menyebut mayoritas anggaran difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sebagai prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pati.
Ia menjelaskan, sebagian besar paket pekerjaan kini telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan sehingga masyarakat diharapkan dapat segera merasakan manfaatnya.
Lebih jauh, Riyoso menegaskan seluruh penggunaan anggaran akan dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak takut diawasi. Justru pengawasan media menjadi bahan evaluasi agar pembangunan semakin baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Dalam sesi diskusi, para wartawan juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kualitas pekerjaan jalan, uji mutu konstruksi, transparansi perizinan, hingga pemberian sanksi terhadap kontraktor yang melanggar kontrak.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Riyoso memastikan DPUTR membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.
“Kalau ada temuan di lapangan, laporkan kepada kami. Tim teknis akan turun melakukan pengecekan dan kami akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Melalui forum ini, DPUTR Kabupaten Pati berharap hubungan kemitraan dengan insan pers semakin erat sehingga pengawasan pembangunan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Pati.
