PATI baistnews.com – DPRD Kabupaten Pati menegaskan program beasiswa bagi 183 mahasiswa harus tetap berjalan hingga seluruh penerima menyelesaikan pendidikan. Dewan meminta komitmen dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) tetap dipertahankan agar keberlangsungan bantuan pendidikan tidak terganggu.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, H. Ali Badrudin, S.E menegaskan program beasiswa tersebut merupakan komitmen bersama yang sejak awal dirancang tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, dukungan perusahaan yang selama ini berkontribusi melalui dana CSR dinilai perlu terus dipertahankan.
“Terlepas wajib atau tidaknya perusahaan memberikan CSR, yang terpenting program beasiswa ini harus tetap diselesaikan karena merupakan komitmen bersama. Dulu Pak Sudewo menyampaikan pembiayaannya tidak menggunakan APBD, melainkan dari sumber lain, termasuk CSR. Komitmen itu menurut saya harus terus dilanjutkan,” ujar Ali, Selasa (7/7/2026).
Menurut Ali, keberlanjutan program beasiswa menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Ia berharap persoalan pendanaan tidak sampai mengorbankan masa depan para mahasiswa yang telah menerima manfaat program tersebut.
Ia mengingatkan, apabila dukungan CSR dari perusahaan terus berkurang dan seluruh pembiayaan akhirnya dibebankan kepada APBD, kondisi itu berpotensi menambah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Kalau semuanya bergantung pada APBD, tentu akan menjadi beban baru bagi keuangan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha harus terus diperkuat agar program ini tetap berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan terdapat sejumlah perusahaan yang pada tahun ini tidak lagi menyalurkan dana CSR untuk mendukung program beasiswa tersebut.
Meski demikian, Chandra menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan perusahaan mengalokasikan dana CSR bagi program beasiswa. Karena itu, Pemkab Pati kini tengah mencari berbagai alternatif sumber pembiayaan agar bantuan pendidikan tetap dapat disalurkan.
“Ada beberapa perusahaan yang tahun ini tidak memberikan CSR. Karena itu kami sedang mencari sumber pendanaan lain. Perusahaan juga tidak bisa diwajibkan memberikan CSR untuk program ini. Ada yang tetap mendukung, ada juga yang mengundurkan diri,” jelas Chandra.
Ia memastikan bantuan pendidikan yang sempat tertunda sejak April 2026 akan kembali dicairkan pada pekan depan. Pemerintah Kabupaten Pati telah menyiapkan dana sekitar Rp582 juta untuk membayar tunggakan beasiswa selama tiga bulan kepada 183 mahasiswa penerima.
“Rencananya minggu depan akan kami salurkan untuk tiga bulan yang sebelumnya tertunda. Nilainya sekitar Rp582 juta untuk 183 mahasiswa,” ujarnya.
Chandra juga menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjamin keberlangsungan program beasiswa hingga tiga tahun ke depan. Untuk itu, Pemkab Pati terus membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan, di antaranya Baznas, Bank Jateng, Perumda Air Minum, sejumlah perbankan daerah, hingga PG Trangkil.
“Kami menjamin hak para mahasiswa tetap terpenuhi sampai tiga tahun ke depan. Berbagai pihak terus kami ajak berkolaborasi agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Pati berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat agar program beasiswa tidak hanya selesai untuk angkatan saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi muda Pati yang unggul dan berdaya saing. Adv 07
