KUDUS – baistnews.com Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Universitas Muria Kudus, HMI Cabang Kudus, dan GMNI Cabang Kudus menggelar aksi depan Pendopo Kudus pada Jum’at sore, 19 Juni 2026.
Mereka berkomitmen mengawasi tindak lanjut hasil dialog dengan Pemkab Kudus, khususnya terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP dalam dua bulan mendatang. Dialog terbuka itu diikuti lebih dari 300 mahasiswa
Kalangan mahasiswa di Kabupaten Kudus memastikan tidak akan berhenti setelah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Ketua BEM UMK, Nur Rahmah Tanaya, mengatakan, bahwa mahasiswa ingin memastikan seluruh komitmen yang telah disampaikan pemerintah benar-benar diwujudkan.
Menurutnya, pengawasan akan dilakukan secara langsung untuk melihat perkembangan kebijakan yang telah dijanjikan, terutama menyangkut evaluasi program MBG yang belakangan menjadi perhatian publik.
“Kami akan terus mengawal kesepakatan yang sudah disampaikan. Dalam dua bulan ke depan kami ingin melihat apakah ada hasil nyata dari evaluasi dan kebijakan yang dijanjikan pemerintah,” kata Nur Rahmah pada Jum’at (19/6/2026) sore.
Selain menyoroti program pemerintah, mahasiswa juga mengaku kecewa karena dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap berbagai kegiatan pengabdian mahasiswa dinilai masih minim.
Padahal, mahasiswa selama ini aktif melakukan penelitian, inovasi, pendampingan masyarakat, hingga aksi sosial yang mendukung pembangunan daerah.
“Mahasiswa tidak hanya datang untuk mengkritik. Kami turun langsung ke masyarakat, melakukan penelitian, pendampingan, dan berbagai kegiatan yang bertujuan membantu pembangunan Kudus,” ujarnya.
Kekecewaan serupa juga diarahkan kepada Wakil Bupati Kudus, Belinda Birton, yang tidak hadir dalam dialog terbuka yang berlangsung sejak sore hingga malam hari.
Menurut mahasiswa, kehadiran wakil bupati penting karena selain sebagai wakil kepala daerah, ia juga menjabat Ketua Satgas SPPJK Kabupaten Kudus.
Dalam forum tersebut, mahasiswa turut menyoroti pelaksanaan program MBG yang dianggap berjalan terlalu cepat tanpa persiapan yang memadai.
Mereka menilai masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari transparansi pengelolaan, kualitas pelaksanaan di lapangan, hingga kasus keracunan yang sempat terjadi di Kudus.
“Kalau sistemnya tidak matang, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kasus keracunan yang terjadi menjadi bukti bahwa program ini perlu evaluasi menyeluruh dan langkah mitigasi yang jelas,” tegasnya.
Mahasiswa juga meminta klarifikasi dari anggota Komisi C DPRD Kudus Fraksi PAN, Rochim Sutopo, terkait unggahan media sosial (Sosmed) yang dianggap merendahkan mahasiswa.
Dalam unggahan tersebut, mahasiswa mengaku disebut hanya pandai berbicara, gemar mengkritik, dan masih bergantung pada orang tua.
Menurut mereka, anggapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Berbagai organisasi mahasiswa selama ini aktif menjalankan kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga aksi lingkungan seperti pembersihan Kali Gelis.
“Kami menunggu klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka bapak Rochim Sutopo. Mahasiswa telah menunjukkan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar omongan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi jalannya dialog yang berlangsung tertib dan kondusif.
Ia memastikan seluruh masukan dari mahasiswa akan dibahas bersama jajaran Forkopimda untuk ditindaklanjuti.
“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berjalan tertib dan konstruktif. Semua masukan akan kami evaluasi bersama Forkopimda,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Kudus berencana mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat yang berisi berbagai aspirasi mahasiswa sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan.
“Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan aspirasi yang berkembang melalui surat resmi kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Sementara, terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Dandim Kudus Letkol Yusufa Alan mengatakan, bahwa saat ini KDMP Kudus belum beroperasi karena masih menunggu sarpras lainnya.
Namun, Dandim menegaskan bahwa KDMP memiliki tujuan yakni menjamin bagaimana produk pertanian, UMKM dan produk lokal bisa terpasarkan dengan baik.
Setelah melakukan dialog yang cukup panas, para mahasiswa meminta para pejabat Forkopimda untuk menandatangani tuntutan yang mereka bawa baik di kertas maupun banner. Usai hal tersebut, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
(L-Man)
