KUDUS – baistnews.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus mendorong peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat, salah satunya melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR), yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiyanto.

Proposal pembangunan SR Kudus telah kami ajukan sebelum lebaran ke pemerintah pusat dan tengah dalam proses pembahasan serta verifikasi oleh sejumlah kementerian terkait.

Satria Agus Himawan, S.S.TP., M.M., Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, mengatakan, bahwa timnya telah berada di Jakarta untuk mengikuti tahapan pembahasan proposal bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PUPR, Kemendikdasmen dan Kementerian ATR.

“Sejak kemarin kami sudah di Jakarta untuk proses pembahasan dan verifikasi proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus,” kata Satria pada Rabu, 23 April 2025.

Lebih lanjut Satria menambahkan, bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Kudus dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata. Ia menyebutkan bahwa seluruh dokumen administrasi dan data pendukung yang lengkap, serta telah kami serahkan sesuai arahan dari kementerian.

“Alhamdulillah semua berkas sudah sesuai dan lengkap. Saat ini kami tinggal menunggu hasil verifikasi, usulan menunjukkan komitmen yang kuat Pemda Kudus untuk meningkatkan layanan sosial dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kudus,” imbuhnya.

Namun, proses pengajuan ini belum sepenuhnya mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan. Karena dari Kemensos mensyaratkan minimal 6 hektare untuk pembangunan SR sementara lahan yang tersedia di Kudus baru mencapai 3 hektare.

“Kami sudah mengajukan solusi alternatif kepada Kemensos, fokus utama kami adalah jenjang pendidikan SMP dan SMA, sesuai arahan Bupati,” jelasnya.

Satria juga menegaskan, kebutuhan akan pendidikan tingkat menengah di Kudus masih tinggi, khususnya di beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri. Kondisi ini membuat banyak lulusan SD kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Sekolah dasar relatif sudah mencukupi, bahkan ada yang mengalami regrouping. Tapi untuk SMP dan SMA, kebutuhan masih cukup besar. Kami ingin memastikan pendidikan menengah dapat diakses semua kalangan, terutama keluarga prasejahtera,” tegasnya.

Kemensos sendiri merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap mulai 2025, dengan target awal sebanyak 59 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, belum dipastikan kapan Kudus akan mendapat giliran.

“Kami tetap optimistis dan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pusat. Semua usulan dari daerah akan dipertimbangkan sesuai dengan skala prioritas nasional,” ujarnya.

Ia berharap usulan dari Kabupaten Kudus akan menjadi prioritas utama dari Kementrian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Kami Optimis Kudus bisa menjadi prioritas utama dari kementerian sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” tandasnya.

Progam Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 20245.

(Luq)