PATI – Suasana di sejumlah fasilitas kesehatan Kabupaten Pati mendadak ramai. Anak-anak sekolah yang semestinya pulang dengan perut kenyang setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), justru harus mendapatkan perawatan karena mengalami berbagai keluhan kesehatan.
Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Gembong. Dugaan keracunan massal mencuat setelah ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami mual, muntah, pusing, sakit perut hingga diare setelah mengonsumsi menu MBG.
Hingga Kamis (10/9/2026), jumlah siswa yang tercatat mengalami gejala mencapai 269 orang dari tiga sekolah di Kecamatan Gembong.
Jumlah tersebut membuat situasi semakin serius. Ambulans dikerahkan untuk membawa para siswa ke fasilitas kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pati pun menjadi tempat penanganan para siswa yang mengalami keluhan.
Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan, pemerintah daerah akhirnya menetapkan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan keputusan tersebut diambil karena pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi korban.
“Ini kami memang mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini menyangkut dengan nyawa. Makanya kemarin saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB,” kata Chandra.
Di tengah kepanikan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil langkah tegas.
Dapur SPPG Gembong I yang menjadi penyedia menu MBG bagi para siswa dijatuhi sanksi suspend berat.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan sanksi diberikan dengan mempertimbangkan jumlah korban serta hasil evaluasi terhadap kondisi dapur SPPG.
Menurutnya, jumlah korban lebih dari 100 orang sudah masuk kategori pelanggaran berat.
“Kalau suspend di atas 100 itu sudah berat pasti. Apalagi kalau dapurnya jelek, sudah kita permanen,” ujar Trenggono saat ditemui di RS KSH Pati, Kamis (10/9/2026) sore.
BGN memiliki beberapa tingkatan sanksi. Suspend ringan selama 10 hari, suspend sedang 20 hari dan suspend berat selama 30 hari.
Namun, sanksi bisa menjadi jauh lebih berat apabila hasil evaluasi menemukan kondisi dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.
“Suspend ringan 10 hari, suspend sedang 20 hari, suspend berat 30 hari. Kalau dapurnya berat, kita permanen,” tegasnya.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana makanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak justru berujung pada ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan?
Sejumlah menu MBG yang dibagikan di antaranya nasi bakar ayam suwir, telur ceplok, orak-arik tempe, lalapan, kerupuk udang dan semangka.
Sampel makanan telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Karena itu, penyebab pasti munculnya gejala pada para siswa masih menunggu hasil pemeriksaan.
Artinya, meski dugaan keracunan berkaitan dengan konsumsi MBG tengah menjadi fokus penyelidikan, belum dapat dipastikan secara ilmiah bahwa makanan tersebut merupakan satu-satunya penyebab sebelum hasil laboratorium keluar.
Di sisi lain, informasi mengenai distribusi makanan juga ikut menjadi perhatian. Di salah satu sekolah, makanan MBG dilaporkan datang lebih lambat dari biasanya.
Kondisi tersebut menjadi bagian yang perlu dievaluasi, termasuk bagaimana makanan diproduksi, berapa lama disimpan, bagaimana proses pengangkutan hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Bagi orang tua, kejadian ini tentu bukan sekadar persoalan administrasi.
Mereka menitipkan anak-anaknya di sekolah dan percaya bahwa makanan yang diberikan melalui program pemerintah telah melewati proses pengawasan yang ketat.
Ketika ratusan anak kemudian mengalami keluhan kesehatan secara bersamaan, rasa khawatir pun tidak terhindarkan.
Pemkab Pati menyatakan akan mengevaluasi seluruh dapur SPPG yang menjalankan program MBG di wilayah Kabupaten Pati.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada SPPG Gembong I, tetapi menjadi momentum untuk memastikan seluruh penyedia makanan MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan.
Sebab program MBG bukan sekadar tentang menyediakan makanan dalam jumlah besar.
Di balik setiap kotak makanan terdapat anak-anak yang mengonsumsinya.
Dan di Gembong, ratusan anak yang mengalami gejala kesehatan telah menjadi alarm keras bahwa keamanan makanan harus menjadi prioritas utama sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
Kini perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi BGN.
Jika ditemukan pelanggaran serius, sanksi permanen terhadap dapur SPPG bukan tidak mungkin dijatuhkan.
Sementara itu, para siswa yang menjadi korban masih menjadi prioritas penanganan pemerintah.
Satu pertanyaan besar masih menunggu jawaban: apa sebenarnya yang membuat ratusan siswa tumbang setelah menyantap menu MBG?
