PATI, baistnews.com – Sebanyak 65 desa di Kabupaten Pati masuk dalam daftar pengajuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027 mendatang. Puluhan desa tersebut tersebar di 20 kecamatan, mulai dari wilayah Pati selatan hingga kawasan pesisir utara.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, sebanyak 65 desa telah mengajukan pelaksanaan Pilkades. Pengajuan tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa pada tahun depan.
Sebaran desa yang mengajukan Pilkades cukup luas. Kecamatan Juwana menjadi salah satu wilayah dengan jumlah desa terbanyak, yakni tujuh desa. Disusul Kecamatan Winong dan Margorejo yang masing-masing mengajukan enam desa.
Berikut daftar 65 desa yang masuk dalam pengajuan Pilkades 2027 berdasarkan data Dispermades Kabupaten Pati:
- Kecamatan Sukolilo: Cengkalsewu dan Tompegunung.
- Kecamatan Kayen: Sumbersari.
- Kecamatan Tambakromo: Larangan dan Karangmulyo.
- Kecamatan Winong: Kropak, Sugihan, Tlogorejo, Pagendisan, Danyangmulyo, dan Wirun.
- Kecamatan Pucakwangi: Pucakwangi, Pelemgede, dan Triguno.
- Kecamatan Jaken: Mantingan, Mojoluhur, dan Kebonturi.
- Kecamatan Jakenan: Ngastorejo, Sonorejo, Dukuhmulyo, dan Jatisari.
- Kecamatan Juwana: Karang, Bumirejo, Langgenharjo, Agungmulyo, Dukuhtalit, Pajeksan, dan Kebonsawahan.
- Kecamatan Pati: Mustokoharjo, Semampir, dan Panjunan.
- Kecamatan Gabus: Karaban, Kuryokalangan, Sunggingwarno, dan Gempolsari.
- Kecamatan Margorejo: Bumirejo, Jimbaran, Langenharjo, Dadirejo, Sukobubuk dan Muktiharjo.
- Kecamatan Gembong: Bermi.
- Kecamatan Tlogowungu: Tlogosari dan Gunungsari.
- Kecamatan Wedarijaksa: Bumiayu, Tawangharjo, Jontro, Pagerharjo, dan Margorejo.
- Kecamatan Trangkil: Trangkil, Pasucen, dan Tegalharjo.
- Kecamatan Margoyoso: Tegalarum, Soneyan, dan Pohijo.
- Kecamatan Tayu: Pakis, Keboromo, dan Bulungan.
- Kecamatan Gunungwungkal: Bancak.
- Kecamatan Cluwak: Bleber, Ngawen, dan Gerit.
- Kecamatan Dukuhseti: Wedusan, Kenanti, dan Alasdowo.
Dengan jumlah mencapai 65 desa, pelaksanaan Pilkades 2027 diperkirakan menjadi salah satu agenda pemerintahan daerah yang cukup besar. Selain menentukan kepemimpinan baru di tingkat desa, proses tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa ke depan.
Meski demikian, kepastian jadwal pelaksanaan, tahapan pemilihan, serta mekanisme penyelenggaraan masih perlu menunggu ketentuan resmi dari pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat di desa-desa yang masuk dalam daftar pengajuan diharapkan dapat mengikuti setiap tahapan Pilkades dengan mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, keamanan, dan kondusivitas.
