PATI – baistnews.com Persoalan penonaktifan puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Pati. Anggota Komisi D, Yoga Darmawan, menyebut kebijakan tersebut telah memicu keresahan luas di tengah masyarakat. (12/03)
Keluhan warga terus berdatangan, terutama dari mereka yang tiba-tiba tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif BPJS PBI—baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN. Padahal, sebagian besar dari mereka masih sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat mengadu karena status BPJS mereka mendadak nonaktif. Ini tentu sangat memberatkan, apalagi bagi warga kurang mampu,” ungkap Yoga.
Ia menilai, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh sebab itu, Komisi D DPRD Pati akan segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati serta pihak BPJS Kesehatan guna menelusuri penyebab penonaktifan tersebut sekaligus mencari solusi terbaik.
“Langkah kami selanjutnya adalah meminta kejelasan mekanisme penonaktifan ini. Jangan sampai masyarakat dirugikan tanpa penjelasan yang transparan,” tegasnya.
Yoga berharap, dari hasil koordinasi tersebut akan ditemukan solusi konkret agar warga yang terdampak bisa kembali mendapatkan jaminan kesehatan. Ia juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat akan terus diperjuangkan hingga ada kepastian kebijakan yang berpihak.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan kawal agar hak mereka tetap terpenuhi,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa akses layanan kesehatan harus tetap terjamin, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada program bantuan pemerintah. Adv 06
