PATI, baistnews.com – Ketua DPRD Kabupaten Pati, H. Ali Badrudin, S.E mengharapkan seluruh anggota dewan tetap menjunjung tinggi etika, menjaga kehormatan lembaga, serta menghormati proses hukum menyusul mencuatnya dugaan intimidasi yang melibatkan seorang anggota DPRD dalam perselisihan dengan Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Suparjo, sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. (18/11)
Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena muncul dugaan adanya tindakan intimidasi dalam rangkaian perselisihan yang terjadi. Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dalam menyikapi persoalan tersebut, sikap kelembagaan DPRD dinilai penting agar tidak muncul kesan pembelaan terhadap anggota dewan yang sedang menjadi sorotan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dalam pernyataannya menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan menjadi sarana menekan atau mengintimidasi.
“Jabatan sebagai wakil rakyat bukanlah kekuasaan untuk menekan atau mengintimidasi masyarakat. Justru jabatan tersebut merupakan amanah untuk melindungi, melayani, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.”
Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengusut peristiwa tersebut secara objektif, transparan, dan profesional.
“Apabila ditemukan pelanggaran hukum, kami berharap diproses sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa pandang bulu,” Ungkap Ali ke media ini.
Selain proses hukum, persoalan ini juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika anggota legislatif sebagai pejabat publik. Setiap anggota DPRD dituntut menjaga perilaku, baik ketika menjalankan tugas kedewanan maupun ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat.
DPRD juga diharapkan mencermati kemungkinan adanya pelanggaran kode etik melalui mekanisme Badan Kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat berharap peristiwa meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo dapat diusut secara terang sehingga tidak menyisakan pertanyaan mengenai rangkaian kejadian sebelum korban meninggal dunia.
Penegakan hukum yang objektif dan transparan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan legislatif.





