KUDUS – Baistnews.com Proses pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Kudus tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah pendaftar, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Capaian pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Kudus hingga pertengahan November 2026 masih tergolong rendah.

Hingga 12 November 2026, jumlah keluarga yang telah terdaftar baru mencapai 33.857 Kepala Keluarga (KK), atau sekitar 11,21 persen dari total 301.968 KK yang tersebar di sembilan kecamatan.

Namun hasil verifikasi menunjukkan masih banyak pendaftar yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, mengatakan proses pendataan terus dioptimalkan melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Saat ini jumlah pendaftar baru mencakup 11,21 persen dari total 301.968 KK di Kabupaten Kudus.

Dari keseluruhan pendaftar, terdapat 2.729 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Agen Perlinsos. Namun, baru 1.363 agen atau sekitar 49,95 persen yang aktif menjalankan tugas pendataan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penyumbang data pendaftaran terbesar dengan capaian 22.990 KK melalui 112 agen.

Kontribusi berikutnya berasal dari perangkat desa dan kelurahan yang berhasil mendata 1.603 KK melalui 227 agen, serta Babinsa dengan perolehan 1.534 KK melalui 175 agen.

Sejumlah unsur masyarakat lainnya juga turut mengambil bagian dalam proses tersebut. Agen Posyandu mencatatkan 1.291 KK dari 169 agen, masyarakat umum menghimpun 1.200 KK melalui 602 agen, sedangkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyumbang 1.192 KK melalui 696 agen.

Sementara itu, operator desa atau SIKS-NG berhasil mengumpulkan 1.093 KK dari 85 agen.
Sementara itu, keterlibatan pegawai pemerintah daerah, ASN, PPPK, hingga camat menghasilkan 725 KK melalui 227 agen.

Adapun unsur kepala lingkungan, RT, dan RW turut menyumbangkan 620 KK dari 110 agen. Beragamnya unsur yang terlibat diharapkan mampu memperluas jangkauan pendataan sehingga masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dapat teridentifikasi secara menyeluruh.

Putut juga menjelaskan, data yang masuk selanjutnya melewati tahapan verifikasi melalui sistem terintegrasi lintas instansi untuk mengetahui potensi kelayakan penerima bantuan sosial.

Pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dari 32.915 data pendaftar, sebanyak 22.012 KK atau 66,88 persen berpotensi memenuhi kriteria penerima bantuan.

Sebaliknya, terdapat 10.894 KK atau 33,10 persen dinyatakan tidak layak dan sembilan KK atau 0,003 persen masih dalam proses verifikasi.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap 31.925 data pendaftar menunjukkan sebanyak 20.332 KK atau 63,69 persen berpotensi layak menerima bantuan.

Sementara 11.589 KK atau 36,30 persen masuk kategori tidak layak, sedangkan empat KK atau 0,01 persen masih dalam tahap proses verifikasi.

Dari hasil tersebut, prosentase pendaftar yang tidak layak menerima bantuan pada progam PKH tercatat lebih tinggi dibandingkan BNPT.

Putut menyebut hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar separuh data pendaftaran secara umum berpotensi tidak memenuhi persyaratan setelah melalui pemeriksaan sistem terintegrasi.

Dari persebaran wilayah, Kecamatan Dawe mencatatkan jumlah pendaftaran tertinggi dengan 6.298 KK, disusul Gebog sebanyak 5.931 KK, Undaan 4.746 KK, Jekulo 4.134 KK, dan Jati 3.944 KK.

Selanjutnya, Kecamatan Kaliwungu mencatat 3.464 KK, Bae 3.447 KK, Mejobo 3.318 KK, serta Kecamatan Kota Kudus sebanyak 2.945 KK.

Dinsos P3AP2KB Kudus pun terus mendorong peningkatan aktivitas agen di seluruh wilayah agar cakupan pendaftaran dapat diperluas.

“Kami terus mendorong optimalisasi peran agen aktif di lapangan, agar sisa cakupan target kepesertaan Perlinsos dapat segera tercapai secara transparan dan tepat sasaran,” pungkasnya.

(L-Man)