PATI baistnews.com – Audiensi penyaluran bantuan bagi petani terdampak banjir / puso Desa Pasuruhan, Kecamatan Kayen, di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Selasa (3/6/2026), berlangsung panas dan penuh ketegangan. Sejumlah petani secara terbuka membongkar dugaan carut-marut penyaluran bantuan yang disebut sarat ketidaktransparanan, perubahan data penerima, hingga dugaan potongan dana bantuan.
Forum yang dihadiri DPRD, BPBD, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan warga itu berkali-kali diwarnai adu argumentasi setelah para petani mengaku kecewa karena bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat pascagagal panen justru memunculkan polemik baru di tengah masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menegaskan pihaknya tidak pernah mengubah data penerima maupun membuat kelompok tani baru.
“BPBD tidak pernah mengganti atau membuat data baru kaitannya dengan keberadaan petani dan kelompok tani. Data awal itu berasal dari Dinas Pertanian, kami hanya menghimpun,” tegasnya di hadapan forum.
Namun penjelasan tersebut justru memancing respons keras dari peserta audiensi. Sejumlah petani mengaku menemukan adanya nama penerima yang berubah, tambahan penerima baru, hingga dugaan kelompok yang tidak terdampak banjir justru ikut menikmati bantuan.
“Yang benar-benar puso malah ada yang hilang datanya. Tapi kelompok yang tidak terdampak justru dapat bantuan besar,” ujar salah satu petani dengan nada tinggi.
Kecurigaan warga semakin membesar setelah muncul dugaan pembagian bantuan tidak dilakukan secara terbuka. Bahkan disebut ada penerima yang nominal bantuannya berbeda dengan data administrasi yang beredar.
Beberapa peserta audiensi mengaku hanya menerima sebagian dana, sementara sisanya diduga tidak jelas alirannya. Dugaan adanya pembagian tambahan uang beberapa hari setelah pencairan juga ikut disorot dalam forum tersebut.
“Kalau mekanismenya benar, kenapa ada tambahan nama, tanda tangan berbeda, sampai uang dibagikan tidak selesai di hari pencairan?” seru salah satu anggota DPRD.
Situasi semakin memanas ketika Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, , melontarkan kritik tajam kepada BPBD.
“BPBD ini badan penanggulangan bencana daerah, bukan badan pemotongan bantuan daerah,” tegas Muslihan yang langsung disambut riuh peserta audiensi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, , meminta persoalan tersebut dibuka secara terang-benderang dan tidak ada pihak yang bermain di balik bantuan petani terdampak banjir.
Ia bahkan menegaskan jika ada pihak yang menerima aliran dana atau menikmati potongan bantuan, maka uang tersebut harus segera dikembalikan.
“Kalau memang ada yang menerima terkait pemotongan bantuan pertanian, harus dikembalikan. Jangan sampai nanti jadi temuan,” tegas Ali.
DPRD juga meminta seluruh data penerima bantuan, nominal bantuan, hingga laporan pertanggungjawaban kelompok tani dibuka kepada publik. Soft file SK Bupati diminta diperbesar dan ditempel di balai desa agar masyarakat dapat mengawasi langsung siapa saja penerima bantuan dan berapa nominal yang diterima.
Di sisi lain, para petani mengaku takut melapor karena khawatir tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi maupun bantuan pertanian di kemudian hari.
“Masyarakat sebenarnya banyak yang mau ngomong, tapi takut dipersulit pupuknya,” ungkap salah satu warga.
Audiensi yang berlangsung berjam-jam itu akhirnya menghasilkan rekomendasi agar dilakukan pengecekan ulang seluruh data penerima bantuan di Kecamatan Kayen secara terbuka dan melibatkan DPRD, dinas terkait, serta masyarakat.
Kasus bantuan puso Desa Pasuruan kini menjadi sorotan publik karena dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi bantuan bencana serta berpotensi merugikan petani yang benar-benar mengalami gagal panen akibat banjir.
