PATI –  baistnews.com Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, memimpin rapat paripurna dengan tema mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati tahun 2024, Jumat (21/3/2025).

Paripurna dihadiri sebanyak 38 anggota DPRD, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, para camat, dan jajaran kepala dinas pemerintah kabupaten Pati. Pembacaan LKPJ dilakukan oleh Wabup Chandra, lantaran Bupati Sudewo berhalangan hadir.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ali Badrudin mengatakan pentingnya rapat ini untuk mendengarkan capaian apa saja yang telah dilakukan oleh Pemkab Pati dalam setahun terakhir.

“Rapat hari ini dihadiri oleh 38 anggota DPRD Pati. Rapat kalo ini membahas penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati tahun 2024,” kata Ali.

Politisi dari PDI Perjuangan itu berharap dengan adanya penyampaian laporan ini bisa dijadikan evaluasi baik oleh jajaran eksekutif maupun pihaknya selaku legislatif. Menurutnya, apa yang baik dengan tahun 2025 harus tetap ditingkatkan lagi, sedangkan yang kurang baik harus ditanggalkan.

“Semoga laporan tersebut bisa dijadikan acuan untuk dilakukan pengawasan dari DPRD Kabupaten Pati,” tambahnya.

Ali kemudian meminta kepada seluruh anggotanya melalui setiap fraksi untuk memberikan jawaban dan evaluasi dari apa yang telah disampaikan oleh Wabup Chandra.

*DPRD harus membahas LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ disampaikan. Kepada semua anggota untuk bisa segera membahas laporan bersama komisi masing-masing,” tandasnya.

Sementara itu, mewakili Bupati Sudewo, Chandra menyampaikan sejumlah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Pati tahun anggaran 2024. Wabup menambahkan, program-program yang telah dijalankan pada tahun 2024 lalu ditekankan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta menumbuhkan sektor ekonomi dan perbaikan infrastruktur.

“Sesuai dengan RKPD Kabupaten Pati, tema pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah “Meratanya kualitas SDM dan terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas,” kata Chandra.