PATI – BAISTNEWS.COM Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati Riyoso, menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh tim Pansus Hak Angket, Rabu 17 September 2025 di Ruang Banggar DPRD Pati. Riyoso dihadirkan untuk dilempar pertanyaan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan di anggaran tahun 2025.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo beralasan, DPUTR merupakan instansi dengan alokasi anggaran terbesar mencapai lebih dari Rp 400 miliar.
“Kami ingin bertanya nih kepada pak Riyoso, berapa sih anggaran yang dikelola DPUTR Pati untuk tahun ini,” tanya Bandang.
Selain Bandang, Wakil Ketua Pansus Joni Kurnianto juga bertanya soal pembatalan rencana revitalisasi masjid Baitunnur dan Alun-alun Simpang Lima Pati.
Riyoso menjawab pertanyaan dari Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo kaitannya dengan besaran anggaran di DPUTR pada tahun anggaran 2025 ini yang mencapai Rp 440 miliar. Dimana mayoritas diperuntukkan untuk perbaikan jalan sesuai dengan visi misi bupati.
Disamping itu, disampaikan juga oleh Riyoso anggaran tersebut juga untuk revitalisasi Gedung Olahraga (GOR) Pesantenan hingga perbaikan saluran drainase dan normalisasi sungai.
“Anggaran kami karena ada rasionalisasi, untuk mewujudkan visi misi bupati jadi ada Rp 440 miliar. Dibandingkan tahun lalu kita ada dua ratusan. Anggaran ini diprioritaskan untuk perawatan jalan. Alhamdulillah progres atau laporan tidak ada laporan,” jawab Riyoso.
Dalam kesempatan itu, Riyoso juga menyampaikan alasan dibatalkannya revitalisasi masjid dan alun-alun Simpang Lima adalah karena pembatalan kenaikan PBB-P2 250 persen. Sehingga membuat anggaran untuk revitalisasi menjadi hilang karena ketiadaan anggaran.
Selain itu kaitanya dengan anggaran perbaikan jalan, Riyoso meminta kepada masyarakat dan juga anggota DPRD untuk tidak mempercayai apa yang ada di media sosial. Pihaknya memastikan pekerjaan jalan yang dilakukan oleh DPUTR Pati sudah sesuai dengan spesifikasi.
Apalagi nantinya, lanjut Riyoso, pihaknya akan bertanggungjawab saat pemeriksaan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
