SEMARANG – baistnews.com Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar sekolah Antikorupsi untuk Kepala Desa (Kades). Sesuai instruksi Gubernur Jateng para Kades itu wajib mengikuti sekolah Antikorupsi.

Sebanyak 7.810 Kades se-Jawa Tengah mengikuti program Sekolah Antikorupsi dengan Tagline ‘Ngopeni Ngelakoni DesabTanpo Korupsi’ digelar di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang pada Selasa, 29 April 2025.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengatakan, cukup banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala desa di Jawa Tengah. Hal ini, menurutnya, menjadi keprihatinan kita bersama.

“Di Jawa Tengah dari kasus yang ada, cukup besar yang menjerat teman-teman kades. Tentu ini jadi keprihatinan kita,” katanya.

Fitroh juga menjelaskan, besarnya aliran dana desa, baik dari APBD maupun APBN, memiliki potensi rawan penyelewengan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa penggunaan dana desa harus sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

“(Dana desa rawan penyelewengan?) Ya tentu. Dana yang besar seharusnya untuk kepentingan warga, tapi masih ada beberapa Kades yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” jelas Fitroh.

Syair Antikorupsi sebagai Pengingat Moral dalam kesempatan tersebut, para Kades juga diajak menyanyikan syair bertema antikorupsi untuk memperkuat kesadaran moral. Salah satu syair yang dinyanyikan berbunyi:

“Mari kita berjanji bekerja tanpa korupsi, ingat kita pasti akan mati, untuk apa kita lakukan korupsi?”

Fitroh berharap, ajakan lewat syair tersebut mampu membangkitkan kesadaran para kepala desa (Kades) agar menjauhi praktik korupsi.

“Ya sebagaimana yang saya paparkan dan bentuk syair lagu, bagaimana mengajak teman-teman Kades menumbuhkan kesadaran. Sadar untuk tidak melakukan korupsi, kalau bicara korupsi kan semua sudah tahu, tapi yang terpenting membangkitkan kesadaran,” pungkasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turut hadir dalam acara itu, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi memang sudah dilakukan mulai dari tingkat desa.

“Upaya pencegahan itu sudah kita lakukan, terbukti kita punya 30 desa antikorupsi dan kita ajukan 297 desa antikorupsi di wilayah kita,” kata Luthfi.

Pembangunan Jawa Tengah harus dimulai dari desa yang bersih dari praktik korupsi, sehingga dana triliunan rupiah yang digelontorkan benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat.

“Artinya, ini adalah upaya menjaga agar pembangunan yang leading sectornya di desa tepat sasaran, sehingga masyarakat sejahtera, karena membangun Provinsi Jateng itu besar, dari mana kita membangun? Dari desa kita sendiri,” terangnya.

Ahmad Luthfi juga menekankan, pembangunan di desa yang ada di Jawa Tengah mesti maksimal, mengingat desa bisa menjadi pusat perekonomian. Terlebih banyak potensi yang bisa dikembangkan dimasing-masing daerah.

(L-Man)