KUDUS – Baistnews.com Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aktivis Rakyat Bergerak (ARB) dan Aktivis Group Arwani (AGA) Kabupaten Kudus mengadakan pertemuan rutin akhir tahun untuk merefleksi dan mengkritisi Pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Prabowo-Gibran selama 2 tahun.

Kegiatan tersebut berempat di Caffe Jam Steak, sebelah selatan lampu merah UMK, Jl. Gondangmanis, Kayuapu Kulon, panjang, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Sabtu, 21 November 2026.

Koordinator Aliansi Arwani, SH., MH., dalam pertemuan menyampaikan evaluasi dan sejumlah catatan terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh kawan-kawan aktivis, teman-teman mahasiswa dalam aksinya di berbagai daerah memerlukan tindak lanjut dari pemerintah.

“Jadi agenda mereka memang untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak fokus dalam beberapa sektor diantaranya; Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Pertanahan atau Agraria dan Tata Ruang, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Asta Cita, Tata Kelola Pemerintahan, Kesehatan, serta masih banyaknya para pejabat yang korupsi di Negara ini,” kata Arwani pada Sabtu pagi (21/11/2026).

Berbagai persoalan yang dinilai belum ditangani secara optimal oleh pemerintah. Dari sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian, disusul persoalan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Per hari ini pemerintah tidak bener-bener fokus terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu kedua permasalahan sosial, masih banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial, kesejahteraan sosial yang hari ini menjadi persoalan begitu,” ujarnya.

Namun disisi yang lain Arwani juga mengakui, bahwa memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden-Gibran pemerintah dinilai telah menunjukkan sejumlah langkah dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Berbagai program pemerintah perlu dilihat sebagai bagian dari proses membangun pemerintahan yang lebih kuat, mandiri, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” bebernya.

Ia menilai salah satu hal positif yang perlu diapresiasi adalah perhatian pemerintah terhadap sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi, serta upaya memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program pelayanan dan bantuan pemerintah.

“Dua tahun merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi sekaligus memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. Yang terpenting, program yang sudah berjalan harus terus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat sampai ke daerah,” ujarnya.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat di tingkat pusat, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif di daerah. Karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta membuka ruang partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal pelaksanaan program.

Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mempertahankan konsistensi dalam menjalankan agenda pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi terhadap program yang belum optimal, menurutnya, merupakan hal yang wajar dan justru diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.

“Harapan kami, memasuki tahun ketiga dan seterusnya, pemerintah semakin responsif terhadap persoalan masyarakat, transparan dalam pelaksanaan program, serta konsisten menjaga kepentingan masyarakat. LSM dan masyarakat sipil siap menjadi mitra kritis pemerintah untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi agar pembangunan berjalan sesuai tujuan,” tutup Arwani.

(L-Man)