MALUKU – Baistnews.com Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) berinisial AR sebagai tersangka dugaan korupsi, pemerasan, dan gratifikasi dalam Progam Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.

Kepala Kejari SBT Ilham Wahdini mengatakan, bahwa AR diduga memiliki peran penting dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah, termasuk proses pemindahan atau mutasi Kepala Sekolah (Kepsek).

“Yang berangkutan memiliki peran penting berkaitan dengan penerbitan SK Kepsek serta pemindahan atau mutasi Kepsek,” kata Ilham Wahdini pada Jum’at (13/11/2026).

Penetapan tersangka AR sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memanggil dua orang untuk dimintai keterangan. Dari dua orang tersebut, salah satunya ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses pemeriksaan oleh penyidik.

Atas dugaan perbuatannya, AR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu para tersangka juga disangkakan dengan ketentuan Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a dan/atau huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Penetapan AR semakin memperlebar penanganan perkara yang menyeret sejumlah pihak dalam program revitalisasi satuan pendidikan tersebut.

Dengan demikian, Kejari SBT telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni YB dan RS yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, serta AR selaku Kepala Dinas Pendidikan SBT.

Bahkan, salah satu tersangka berinisial YB telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas III Wahai selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Ilham menegaskan, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pemerasan, pungli, dan gratifikasi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Kami berkomitmen mengawal kegiatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 agar tidak ada lagi tindakan pemerasan, pungli, dan gratifikasi. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tegasnya.

Ilham pun memastikan penyidikan akan terus dikembangkan guna untuk mengungkap fakta dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

“Kami akan terus melakukan pendalaman terkait perkara ini sehingga siapa pun yang terlibat dalam perkara ini bisa diungkapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari SBT, Chandra Saputra menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan serta setelah mengantongi sekarang-kurangnya dua alat bukti yang sah, penyidik kemudian menetapkan AR sebagai tersangka.

“Usai ditetapkan tersangka, AR langsung ditahan selama 20 hari. Penahanan terhitung sejak hari penetapan dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas III Wahai,” jelas Chandra.

Chandra juga menegaskan, bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum dalam mengawal progam Revitalisasi Saruan Pendidikan yang ternasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) didang pendidikan Tahun 2026.

Penyidik kata Chandra, mematikan proses hukum akan terus berjalan guna untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan progam tersebut. Meski demikian, Kejari tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(L-Man)