CILACAP // 2026/5/23 // baistnews.com — Gelombang tuntutan transparansi terhadap pengelolaan dana sumbangan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cilacap terus menguat. Publik mendesak adanya audit menyeluruh dan pembukaan data penggunaan dana secara terang benderang kepada masyarakat.
Namun di tengah derasnya sorotan tersebut, sikap Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf, justru memicu polemik baru. Masyarakat menilai pola komunikasi yang dilakukan PMI terkesan tebang pilih media dan dinilai semakin memperbesar kecurigaan publik.
Belakangan, Farid Ma’ruf diketahui mulai memberikan penjelasan terkait rincian anggaran pendapatan dan penggunaan dana PMI melalui sejumlah media tertentu. Akan tetapi, langkah tersebut justru dipandang sinis oleh sebagian masyarakat.
Publik menilai klarifikasi yang dilakukan bukanlah bentuk transparansi utuh, melainkan diduga sebagai upaya pengalihan isu di tengah derasnya tuntutan audit.
“Kalau memang tidak ada yang melenceng, kenapa harus takut membuka data sebenarnya? Harusnya secara gentlemen datang langsung ke media yang sejak awal mengkritisi dan membuka semua data di hadapan publik,” ujar salah seorang warga berinisial S.
Ia juga menyoroti sikap PMI Cilacap yang dinilai tidak memberikan hak jawab secara langsung kepada media yang pertama kali mengangkat isu dugaan ketidaktransparanan dana sumbangan tersebut.
“Jangan malah memilih media tertentu untuk membangun opini. Sikap seperti ini justru memperkeruh keadaan dan memperkuat dugaan masyarakat,” tambahnya.
Di tengah memanasnya polemik transparansi dana PMI, publik juga menyoroti munculnya sejumlah pihak yang mengatasnamakan insan pers dan secara mendadak memberikan apresiasi serta piagam penghargaan kepada Farid Ma’ruf.
Fenomena tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, pers seharusnya menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan kritis terhadap penggunaan dana publik.
Pemberian penghargaan di saat tuntutan audit sedang ramai diperbincangkan dinilai sebagian warga sebagai langkah yang terkesan dipaksakan dan diduga menjadi bagian dari pembentukan opini tandingan di tengah masyarakat.
“Ini jadi aneh. Di saat masyarakat meminta keterbukaan, justru muncul piagam penghargaan. Publik tentu bisa menilai sendiri,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, tuntutan masyarakat terhadap PMI Cilacap belum mereda. Warga meminta Ketua PMI Cilacap membuka data realisasi fisik penggunaan dana sumbangan masyarakat secara terbuka, bukan sekadar menyampaikan angka-angka melalui media tertentu.
Selain itu, masyarakat juga mendesak adanya audit eksternal oleh pihak berwenang guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga kemanusiaan tersebut.
“Buka data secara langsung kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban yang jantan dan akuntabel,” tegas warga berinisial T.
Publik khawatir, apabila pola komunikasi defensif dan dugaan tebang pilih media terus dilakukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PMI Cilacap akan semakin menurun. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui PMI di masa mendatang.
