PATI, BAISTNEWS.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pati dipastikan tetap dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, meskipun pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa hingga kini belum rampung. (14/11)
DPRD Kabupaten Pati tetap memprioritaskan penyelesaian regulasi tersebut agar pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan desa pada 2027 memiliki landasan hukum yang jelas.
Narso menjelaskan, materi revisi Perda tentang Desa tidak hanya mengatur pelaksanaan Pilkades, tetapi juga mencakup mekanisme pengisian perangkat desa (Perades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Timing untuk Pilkades kita tetap Maret 2027. Perda Pilkades kan isinya banyak, tidak hanya Pilkades, ada juga pengisian Perades dan BPD. Maka kita fokus penyelesaian itu,” ujarnya.
Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, pelaksanaan Pilkades tidak harus menunggu seluruh proses revisi Perda selesai. Ia menyebut sejumlah kabupaten lain juga menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar pelaksanaan Pilkades.
“Untuk dasar pelaksanaan Pilkades besok bisa mengacu pada PP dan kabupaten lain mengacu pada PP itu tidak perlu direvisi. Misal revisi ini belum jadi bisa dilaksanakan Pilkades. Kita fokus Pilkades, Perades, dan BPD,” tegas Narso.
Meski demikian, penyelesaian revisi Perda tetap menjadi perhatian Komisi A DPRD Pati. Regulasi tersebut dinilai penting karena mengatur sejumlah mekanisme pemerintahan desa, sehingga tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kepala desa.
Komisi A DPRD Pati saat ini memfokuskan pembahasan regulasi pada tiga agenda utama, yakni pelaksanaan Pilkades, pengisian perangkat desa, serta pengaturan Badan Permusyawaratan Desa.
Dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD berharap tahapan Pilkades serentak 2027 dapat dipersiapkan sesuai jadwal.
Kepastian waktu pelaksanaan tersebut menjadi perhatian pemerintah desa dan masyarakat, mengingat Pilkades merupakan agenda penting dalam menentukan kepemimpinan pemerintahan desa untuk periode berikutnya.
DPRD Pati berharap penyelesaian regulasi dapat berjalan seiring dengan persiapan pelaksanaan Pilkades sehingga agenda demokrasi tingkat desa pada Maret 2027 tidak mengalami hambatan.





