REMBANG, baistnews.com – Ibu Siti Fatimah, warga Desa Tahunan RT 01 RW 08, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan setelah sejumlah barang berharga di kediamannya dijarah oleh sekelompok orang. (11/11)
Peristiwa yang terjadi pada malam hari tersebut diduga melibatkan lebih dari 10 orang yang mendatangi rumah korban. Sejumlah perabot, mulai dari dua buah kursi, tiga meja, kulkas berukuran besar, dipan, hingga spring bed, turut diangkut paksa. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materiil yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp100 juta.
Berdasarkan keterangan dari tim pendamping hukum, pengeluaran barang-barang tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Bahkan, para pelaku sempat mencongkel pintu rumah korban sebelum mengevakuasi isi di dalamnya.
Ibu Fatimah mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai urusan utang piutang maupun kerja sama bisnis yang sebelumnya dilakukan oleh suaminya, Supriyadi, dengan seorang wanita berinisial BOS MP yang diduga menjadi dalang di balik aksi pengambilan barang pada malam hari tersebut.
Saat ini, suami korban diketahui tengah bekerja di luar kota. Selama kerja sama berlangsung, Supriyadi disebut pernah memberikan angsuran maupun pembayaran jasa. Namun, Siti Fatimah sama sekali tidak mengetahui rincian kewajiban maupun kesepakatan yang terjalin antara suaminya dan BOS MP.
Pihak pendamping menduga aksi penjarahan ini dilatarbelakangi oleh perselisihan utang piutang antara Supriyadi dan BOS MP, yang diduga memerintahkan sejumlah orang untuk merangsek masuk dan mengambil barang-barang dari kediaman Ibu Siti Fatimah secara paksa antara pukul 19.00 hingga 23.30 WIB.
Atas insiden tersebut, pihak korban melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta dugaan keterlibatan pihak lain berdasarkan ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 KUHP. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat menjadi maksimal 9 tahun penjara, mengingat aksi pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah secara bersama-sama, serta disertai dengan pembongkaran dan perusakan.
Selain kasus pencurian, korban yang didampingi oleh YLBHI Bima Sakti juga mendesak aparat kepolisian untuk mendalami unsur perusakan, mengingat pintu rumah korban mengalami kerusakan parah saat kelompok tersebut merangsek masuk.
Pada Rabu (11/11/2026), YLBHI Bima Sakti secara tegas mendesak Kapolres Rembang agar mempercepat penanganan laporan dugaan pencurian dengan pemberatan ini.
Perwakilan YLBHI Bima Sakti menyayangkan perkembangan penyidikan yang dinilai lamban dan belum memberikan kejelasan yang diharapkan oleh keluarga korban, meskipun laporan resmi telah diserahkan kepada pihak kepolisian.
Pihak pendamping meminta penyidik untuk mengoptimalkan pemeriksaan saksi-saksi, mengamankan barang bukti secara maksimal, serta menelusuri secara mendalam kondisi tempat kejadian perkara (TKP).
“Masyarakat berharap kasus ini tidak berlarut-larut; demi menjaga kepercayaan publik, penegak hukum harus bertindak profesional,” ujar Direktur YLBHI Bima Sakti.
YLBHI Bima Sakti juga berharap hasil penyelidikan dapat disampaikan secara transparan kepada keluarga korban demi menjamin kepastian hukum.
Sebelumnya, tim pendamping dari YLBHI Bima Sakti telah menemui KBO Reskrim Polres Rembang yang mewakili jajaran kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan akan segera menindaklanjuti dan melaporkan perkembangan perkara ini kepada Kapolres Rembang. Perkara ini diharapkan mendapat perhatian khusus karena melibatkan massa dalam jumlah besar dan dikategorikan sebagai pencurian berat yang dilakukan secara terencana dari pukul 19.00 hingga 23.30 WIB.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun penangkapan terhadap para pelaku oleh pihak Polres Rembang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Redaksi senantiasa membuka ruang konfirmasi serta hak jawab bagi pihak-pihak terkait yang disebut dalam pemberitaan ini, termasuk pihak berinisial MP selaku pemberi perintah, demi terciptanya pemberitaan yang berimbang.
