Jakarta baistnews.com Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap terjebak dalam perdebatan yang terlalu sempit—soal menu, distribusi, hingga kualitas nasi boks. Padahal, inti dari kebijakan ini jauh lebih fundamental: menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam satu generasi ke depan.
Di tengah fakta bahwa hampir satu dari lima anak Indonesia masih mengalami hambatan pertumbuhan, MBG tidak bisa diposisikan sekadar sebagai program bantuan sosial. Ia adalah investasi jangka panjang yang menyasar fondasi paling dasar pembangunan: kapasitas kognitif manusia.
Inisiator Gema Patriotik, Sahala Jonedi, menyebut bahwa publik perlu membedakan antara persoalan teknis implementasi dan visi strategis kebijakan.
“Program MBG bukan soal nasi boks. Yang sedang kita tentukan adalah kualitas satu generasi,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Sejumlah negara telah membuktikan bahwa intervensi gizi di sekolah berdampak langsung pada produktivitas ekonomi jangka panjang. Studi di Swedia terhadap 1,5 juta anak menunjukkan peningkatan pendapatan seumur hidup hingga 3–6 persen bagi mereka yang mendapat nutrisi sekolah yang memadai.
Indonesia menghadapi urgensi serupa. Meski prevalensi stunting turun ke 19,8 persen (SSGI 2024), angka tersebut tetap berarti jutaan anak berisiko mengalami penurunan kapasitas kognitif permanen. Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program kesehatan, tetapi strategi pembangunan manusia.
Tokoh Nasional Merah Putih, Bobi Irawan, menegaskan bahwa dampak kekurangan gizi tidak berhenti di usia dini.
“Guru terbaik pun tidak akan efektif jika muridnya belajar dalam kondisi lapar,” ujarnya.
Argumen ini diperkuat oleh kajian biologis. Otak anak membutuhkan asupan protein dan zat besi yang konsisten untuk berkembang optimal. Kekurangan nutrisi berdampak langsung pada konsentrasi, daya serap, dan kecepatan berpikir—tiga elemen kunci dalam proses belajar.
Tentu, MBG bukan tanpa masalah. Kritik terhadap kualitas makanan, tata kelola, hingga pengawasan anggaran Rp71 triliun adalah hal yang sah. Namun, persoalan tersebut berada pada ranah implementasi—bukan alasan untuk meragukan urgensi program.
Sejarah menunjukkan bahwa negara lain juga menghadapi tantangan serupa pada tahap awal. Inggris dan China, misalnya, membutuhkan waktu untuk menyempurnakan sistem pengadaan dan distribusi program makan sekolah mereka.
Lebih jauh, MBG memiliki potensi ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Dengan mewajibkan penggunaan bahan pangan lokal, program ini dapat menggerakkan ekonomi desa. World Food Programme bahkan mencatat bahwa setiap satu dolar investasi pada makan sekolah dapat menghasilkan manfaat ekonomi hingga 7–35 dolar di masa depan.
Artinya, MBG bukan hanya intervensi gizi, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dalam konteks Indonesia yang masih berjuang keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), investasi pada kualitas manusia menjadi faktor penentu. Infrastruktur bisa dibangun, teknologi bisa diimpor, tetapi kualitas sumber daya manusia hanya bisa dibentuk sejak dini.
Karena itu, perdebatan publik seharusnya tidak berhenti pada persoalan teknis. Fokus utama harus bergeser pada bagaimana memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
MBG mungkin belum sempurna. Namun, dalam kebijakan publik, kesempurnaan bukan syarat untuk bertindak—yang dibutuhkan adalah komitmen untuk terus memperbaiki.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah program, melainkan masa depan satu generasi Indonesia.
Oleh ; Inisiator Gema Patriotik, Sahala Jonedi.
