PATI, BAISTNEWS.COM – Semangat membela kebenaran menjadi pesan yang ditekankan Kepala DPUTR ( Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pati Riyoso, S.Sos., M.M., saat memberikan sambutan di hadapan awak media dalam forum silaturahmi dan kemitraan. Ia mengibaratkan upaya melawan kecurangan dalam pembangunan sebagai semangat Resolusi Jihad, yakni keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan tidak membiarkan penyimpangan terus berlangsung.
Bagi Riyoso, pembangunan infrastruktur bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis. Lebih dari itu, hasil pekerjaan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, memiliki kualitas yang baik, serta memperhatikan keindahan dan kerapian.
“Kalau ada yang berani curang, Pak, sampaikan ke kami. Kebenarannya harus kemudian kita kuatkan,” ujar Riyoso di hadapan awak media Senin 26 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan atas pentingnya pengawasan bersama dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Pati. Ia menginginkan media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
Riyoso bahkan meminta agar konsultan pengawas dan penyedia jasa turut diawasi. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi, melainkan harus menyentuh kondisi nyata pekerjaan di lapangan.
“Kami ingin konsultan pengawas juga diawasi. Apalagi penyedia,” katanya.
Kualitas Bukan Sekadar Memenuhi Spesifikasi
Dalam pandangannya, proyek yang memenuhi spesifikasi teknis belum tentu menghasilkan tampilan yang baik. Karena itu, aspek estetika juga perlu diperhatikan, terutama pada pekerjaan yang hasilnya langsung dinikmati masyarakat.
“Tidak hanya kerja sebagaimana spek saja, tapi estetika juga,” ungkapnya.
Ia berharap setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menyisakan persoalan. Apabila ditemukan kekurangan, laporan dari media diharapkan menjadi pintu masuk bagi dinas untuk melakukan pemeriksaan.
Riyoso menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti temuan melalui pengecekan lapangan bersama bidang teknis terkait, pejabat yang menangani kegiatan, dan penyedia jasa.
Sikap tersebut menunjukkan pentingnya tindak lanjut setelah suatu dugaan permasalahan disampaikan. Pengawasan, menurut pesan yang ia sampaikan, harus berujung pada pemeriksaan dan langkah perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Media Diminta Berani, tetapi Tetap Berpegang pada Fakta
Di sisi lain, Riyoso mengingatkan agar pemberitaan mengenai proyek pemerintah didasarkan pada data dan hasil konfirmasi. Ia meminta awak media tidak terburu-buru menyimpulkan suatu persoalan tanpa memahami spesifikasi pekerjaan, dokumen anggaran, dan kewenangan pihak yang menangani.
Ia mencontohkan bahwa penilaian terhadap kualitas pekerjaan jalan perlu didukung pemahaman mengenai jenis material dan standar teknis yang digunakan. Jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pengujian laboratorium.
Riyoso juga meminta media mengklarifikasi persoalan kepada dinas dan instansi terkait sebelum memublikasikan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Baginya, keberanian mengungkap dugaan penyimpangan perlu berjalan beriringan dengan ketelitian dalam memastikan kebenaran informasi.
Mengutamakan Kepentingan Masyarakat
Dalam sambutannya, Riyoso turut menyinggung persoalan penanganan jalan rusak yang terkendala status kewenangan dan mekanisme penganggaran. Ia menilai, persoalan administratif membutuhkan koordinasi agar penanganan infrastruktur yang membahayakan masyarakat tidak berlarut-larut.
Ia berharap komunikasi antara dinas dan media dapat membantu mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong penyelesaian yang sesuai ketentuan.
Semangat yang ia sebut sebagai Resolusi Jihad tersebut menjadi penekanan bahwa perjuangan melawan kecurangan membutuhkan keberanian, konsistensi, dan komitmen terhadap kebenaran.
Di hadapan awak media, Riyoso menegaskan kembali agar setiap temuan yang memiliki dasar dapat disampaikan kepada pihaknya untuk ditindaklanjuti.
Melalui kemitraan yang tetap menghormati independensi pers, ia berharap pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Pati semakin kuat. Bukan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
