TANGERANG – baistnews.com Publik Kota Tangerang kembali dihebohkan oleh kritik tajam dari warganet yang menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub). Berita yang diunggah di BeritaTransformasi.com dengan judul “Anggaran Fantastis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Dituding Tak Atasi Persoalan Dasar” menjadi pemicu utama.
Reaksi warga net menunjukkan kekecewaan yang mendalam, terutama terkait ketimpangan antara alokasi anggaran yang mencapai Rp230,8 miliar dengan realita di lapangan. Kritik yang beredar tidak lagi sekadar keluhan, melainkan tudingan serius yang menukik langsung pada integritas dan profesionalisme aparatur Dishub.
Beberapa komentar yang beredar di media sosial menyiratkan kekecewaan publik terhadap Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Salah satu warganet, dengan nama akun DEWA SIMA, berkomentar, “anggota nya aja g pernah kerja di setiap keramaian jalan…”. Ia juga menyoroti kondisi angkutan umum yang dinilai tidak terkelola dengan baik.
Komentar ini diamini oleh akun lain, papijonmengejarbadai, yang menyatakan, “padahal kantor dishub disitu ngapain aja kerjanya dishub Tangerang.” Kritik juga datang dari warganet yang melihat adanya ketidaksesuaian antara citra yang ditampilkan dengan kenyataan di lapangan.
Warganet dengan akun D.gogon menyindir, “foto foto Selfie seolah olah kerja kirim ke atasan, terus Nongkrong atau Ngilang.” Kalimat ini bukan hanya sindiran, melainkan representasi dari dugaan kuat bahwa dokumentasi dan pencitraan lebih diutamakan daripada kerja nyata.
“Kerja Setengah Hati” dan “Makan Gaji Buta”
Sentimen publik mencerminkan persepsi bahwa banyak petugas Dishub hanya “makan gaji buta”. Alih-alih proaktif mengatasi kemacetan atau menertibkan parkir liar, mereka dianggap hanya berdiam diri atau sekadar mengambil foto sebagai bukti kerja.
Akibatnya, masyarakat harus menanggung dampak langsung dari kemacetan dan ketidaknyamanan yang terus berlanjut. Keluhan terkait parkir liar dan kemacetan menjadi isu abadi yang tak pernah tersentuh secara tuntas.
Kendaraan yang parkir di bahu jalan atau trotoar bukan lagi pemandangan langka, melainkan sebuah rutinitas yang memperlambat laju kendaraan. Masyarakat mempertanyakan, mengapa dengan anggaran yang begitu besar, Dishub tidak mampu menghadirkan solusi konkret dan permanen untuk masalah yang sudah menahun ini.
Lebih parah lagi, masalah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam menambah daftar panjang kegagalan Dishub. Warganet menganggap, jika masalah dasar seperti penerangan jalan saja tidak bisa diselesaikan, lantas di mana uang rakyat mengalir? Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan kejahatan di malam hari.
S. Widodo, S.H., dari LSM GERAM Banten Indonesia, membenarkan kekhawatiran publik. Ia bahkan telah melayangkan surat klarifikasi ke Dishub terkait laporan kerja tahun anggaran 2024 yang disinyalir hanya sebatas laporan di atas kertas.
Namun, hingga berita ini diturunkan pada Rabu, 3 September 2015, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dishub. Keheningan ini seolah membenarkan tudingan publik dan membuat masyarakat semakin frustrasi.
Sentimen negatif ini menegaskan adanya ketidakpercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas Dishub Kota Tangerang. Masyarakat berharap adanya pejabat yang berani memberikan penjelasan secara terbuka, alih-alih bersembunyi di balik laporan yang tak sesuai dengan kenyataan. [Red]
