Pati, BAISTNEWS.COM  Sekelompok yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Peduli Pertanian (GMPP) adakan aksi demo dengan mengendarai ratusan dump truck bergerak menuju depan kantor PEMDA Kabupaten Pati atau di alun alun Pati. Mereka meminta adanya Perda ataupun Perbub yang mengatur penataan lahan pertanian, karena penataan lahan pertanian mereka klaim bukan Galian C, namun sangat membantu pertanian dalam menyiapkan lahan yang lebih produktif. (26/09/24).

Aksi yang diikuti oleh ratusan peserta diterima oleh  DPRD Kabupaten Pati, diwakili sekira 20 orang ditemui oleh ketua sementara DPRD Pati Ali badrudin, Wakil Hardi, Anggota DPRD Danu dan Bandang, juga perwakilan Satpol PP Pati dan perwakilan dinas ESDM di Gedung DPRD Kabupaten Pati. Sementara itu Orasi demi orasi terus menggema di diluar gedung. Dengan kawalan ketat oleh pihak Kepolisian aksi berlangsung dengan kondusif.

Perwakilan di dalam gedung DPRD menyampaikan aspirasinya, Sutirto dan Edi Sukaryanto, “Maksud para petani untuk penataan lahan namun selalu dibayang-bayangi dengan nama galian C, kegiatan tersebut menata tanah yang tidak bisa dialiri air butuh dikepres agar bisa dialiri sehingga dalam satu tahun bisa ditanami 3 kali, bukan untuk kekayaan namun hanya membantu petani supaya lebih meningkat  produktivitas sesuai dengan slogan Pati Bumi Mina Tani, “ungkap Sutirto. “Untuk mengurus ijin sangat sulit, ijin penataan lahan berbenturan dengan sistem OSS /perijinan berusaha yang terintegrasi secara Elektronik, di sistem tersebut tidak ada ,”keluhnya.

Edi Sukaryanto mengaku senang bisa diterima DPRD Pati, “Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan, kami sangat senang sekali akhirnya Setelah perjuangan sekian lama  kami bisa berkumpul di sini untuk mengeluarkan unek unek kami, kami meminta solusi, apabila permasalahannya limbah yang dikomersilkan maka kami siap mengurus ijin dan mbayar pajak atas penjualan limbah tersebut,” Imbuh Edi.

Bu

Perwakilan dari sopir Dump truk menambahkan, “Kami yang bekerja dengan hasil yang pas pasan untuk keluarga juga sangat membutuhkan pekerjaan, dari hal tersebut ada pemghasilan dari pengangkutan hasilnya, sehingga kami bergantung dari pekerjaan tersebut, jangan sampai kami ditangkap seperti kemarin lima truk ditahan, ” ungkap Arifin perwakilan sopir dump.

Ali Badrudin menanggapi keluhan keluhan dengan mengatakan semua aspirasi ditampung dan segera dicarikan solusi karena perijinan adalah kewenangan pemerintah provinsi bukan kabupaten. Sementara dari Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Cabang Pati, Dwi Surtoyo belum memberikan jawaban yang memuaskan. “Kalau tanah hasil pengerukan dibawa ke luar lokasi maka itu termasuk kegiatan tambang, asal tidak keluar desa atau lokasi ya boleh saja,” ungkap Dwi. “Kalau hasil penataan dikeluarkan bisa dengan IUP Penjualan namun perlu perfeck dengan Dinas Pertanian, dan juga sudah saya sampaikan ke dinas terkait, kalau untuk memgaliri air maka  akan diusahakan agar air bisa sampai ke lahan, ” ujar Dwi.

Dari solusi tersebut menurut para pengunjuk rasa, tidak merupakan solusi, “Sama aja bohong kalau tanah dibuang dilokasi tersebut, dan jika urus ijin IUP Penjualan juga harus punya ijin tambang, ” saut Sutirto saat diskusi.

Wakil DPRD Pati Hardi saat menanyakan dump truk yang sudah  dikembalikan oleh Kepolisian maka tidak usah dibahas, “Kalau Truk yang ditahan sudah dikembalikan ya sudah selesai, tidak usah dibahas lagi,” ucap Hardi.

/Red.