KUDUS – Baistnews.com Tim pengacara 24 debt collector asal Papua yang masih ditahan di Mapolres Kudus meminta Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo agar segera membebaskan klien mereka.

Permintaan tersebut disampaikan setelah pihak pengacara mengklaim telah menempuh proses restorative justice (RJ), termasuk menandatangani surat perdamaian dan pencabutan laporan polisi bersama pihak korban.

Anggota tim pengacara, Bima Agus Murwanto, S.H., M.H., mengatakan, surat perdamaian antara korban dan terlapor telah ditandatangani pada 9 November 2026.

Menurut Bima, dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihaknya untuk meminta kepolisian segera memberikan kepastian hukum terhadap 24 kliennya yang hingga kini masih menjalani penahanan.

Lebih lanjut Bima menambahkan, bahwa dirinya bersama tim telah bertemu langsung dengan Kapolres Kudus untuk membicarakan perkembangan perkara dan permohonan pembebasan para tahanan.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengklaim telah memperoleh lampu hijau terkait upaya penyelesaian melalui Restorative justice (RJ).

“Kami meminta Kapolres Kudus segera membebaskan klien kami, karena surat perdamaian dan pencabutan laporan sudah dilakukan pada 9 November 2026, antara korban dan terlapor,” imbuhnya.

Dalam dokumen perdamaian yang diperlihatkan, pihak pelapor dan terlapor menyatakan saling memaafkan tanpa paksaan serta sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Dokumen tersebut juga memuat kesediaan pihak pelapor untuk mencabut laporan polisi yang tercantum dalam kesepakatan.

Kedua belah pihak turut menyatakan tidak akan saling menuntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, di kemudian hari terkait perkara yang sama.

Bima berpandangan, setelah kesepakatan perdamaian dibuat dan prosedur RJ ditempuh, kepolisian perlu segera menindaklanjutinya. Ia berharap proses tersebut tidak berlarut-larut sehingga status hukum para kliennya memperoleh kejelasan.

Meski demikian, surat perdamaian dan pencabutan laporan tidak serta-merta menghentikan seluruh proses pidana atau otomatis membebaskan para tahanan.

Penerapan RJ bergantung pada jenis tindak pidana, terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang berlaku, serta keputusan resmi aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Happy Nawang Kuncoro menyampaikan, bahwa perkara yang berkaitan dengan rangkaian kericuhan tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidik masih melengkapi alat bukti sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

AKP Happy juga menyatakan tidak menutup peluang penyelesaian melalui RJ. Namun, ia menginginkan agar penyelesaian mencakup seluruh laporan yang berkaitan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Ia menyebut, pihaknya bersedia mengakomodasi upaya RJ apabila seluruh pihak yang terlibat mencapai kesepakatan, meskipun tidak menjamin upaya tersebut akan berhasil.

“Saya pribadi mau mengakomodasi, tapi tidak janji berhasil, asalkan semuanya selesai. Kalau cuma sebagian, jangan dulu. Karena kalau kita bantu sebagian, yang lain menuntut lagi, kan lahir permasalahan baru,” tegas Happy.

Happy menegaskan, walaupun sudah ditempuh dalam proses RJ, namun para tahanan belum juga dibebaskan masih menunggu perintah Kapolda Jateng.

(L-Man)