PATI, baistnews.com – Komisi D DPRD Kabupaten Pati menyoroti sistem pengawasan dan pengasuhan siswa Sekolah Rakyat Terpadu 1 Tlogowungu menyusul kasus dugaan pengeroyokan yang menjadi perhatian publik. Dalam sidak pada Rabu (21/10/2026), DPRD meminta evaluasi menyeluruh, mulai dari ketersediaan CCTV, kecukupan tenaga pendamping, hingga pola pengasuhan siswa di lingkungan sekolah berasrama.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo dan anggotanya, menegaskan bahwa tanggung jawab Sekolah Rakyat tidak sebatas kegiatan belajar-mengajar. Pengelola juga harus memastikan keamanan, kedisiplinan, dan kebutuhan sehari-hari siswa tetap terpantau.
Bandang mengatakan, sidak tersebut merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya sekaligus upaya memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sekolah dan langkah penanganan setelah peristiwa dugaan pengeroyokan.
“Kami ingin melihat lokasi kejadian, bagaimana pengawasannya, termasuk ketersediaan CCTV dan apakah jumlah tenaga pendamping sudah memadai. Ini perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Bandang.
Menurutnya, Komisi D juga ingin memastikan keberlanjutan pendidikan anak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial terkait langkah pendampingan terhadap korban maupun anak-anak lain yang terlibat.
“Kami tidak hanya mengurusi korban, tetapi anak-anak yang terlibat juga perlu mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Kami ingin mengetahui langkah konkret dari Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial agar nantinya bisa menjadi bahan pembahasan dan rekomendasi Komisi D,” ujarnya.
Sementara itu anggota komisi D, H. Muhammadun menyoroti besarnya tanggung jawab pengelola sekolah berasrama. Menurutnya, sistem pengawasan harus berjalan sepanjang aktivitas siswa, bukan hanya ketika kegiatan belajar berlangsung.
Ia meminta penjelasan mengenai pembagian tugas wali asuh, jumlah anak yang didampingi setiap petugas, hingga pemenuhan kebutuhan makan dan tempat tidur siswa.
“Kami ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keseharian anak-anak, mulai dari bangun tidur, makan, berpakaian, sampai waktu istirahat. Bagaimana pembagian tugas wali asuh dan berapa jumlah anak yang menjadi tanggung jawab setiap pendamping,” ungkap Muhammadun.
Ia juga mendorong anggota Komisi D melihat langsung fasilitas sekolah, termasuk tempat tidur, ruang makan, dan pola aktivitas siswa di luar jam pelajaran. Menurutnya, pengamatan lapangan diperlukan agar evaluasi tidak berhenti pada diskusi formal.
Dinsos Sebut Masukan Sudah Ditindaklanjuti
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, dr. Aviani Tritanti Venusia, menyampaikan bahwa masukan dalam sidak antara lain berkaitan dengan kebersihan, kedisiplinan, dan pola pengasuhan siswa.
“Kalau temuan khusus, lebih kepada pesan dan masukan, bukan temuan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti kebersihan, kedisiplinan anak-anak, dan cara pengasuhan. Masukan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak sekolah,” jelas Aviani.
Terkait pencegahan perundungan atau bullying, Aviani mengatakan sosialisasi terus dilakukan kepada siswa agar mereka saling menghormati dan menganggap seluruh penghuni sekolah sebagai satu keluarga.
“Kami selalu menyosialisasikan kepada anak-anak bahwa mereka adalah satu keluarga. Mereka harus saling menjaga dan menghormati, sehingga tidak terjadi perundungan terhadap sesama,” katanya.
Aviani juga menjelaskan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat tersebut dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dana 200 milyar, bukan melalui APBD Kabupaten Pati.
Mengenai informasi penambahan sekitar 38 tenaga, Aviani menyebut dirinya baru mengetahui informasi tersebut saat sidak. Ia berharap agar dengan tambahan 38 tenaga, pengawasan dan pendidikan siswa lebih baik.
DPRD Minta Evaluasi Berkelanjutan
Komisi D DPRD Pati berharap kunjungan tersebut menghasilkan pembenahan konkret dalam sistem pengawasan, pengasuhan, serta pembinaan karakter siswa. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinsos P3AKB, dan pengelola sekolah akan menjadi bagian dari tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi DPRD, evaluasi ini penting untuk memastikan Sekolah Rakyat yang dibangun dengan anggaran ratusan milyar tersebut mampu menjalankan fungsi pendidikan sekaligus menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan sosial dan pendidikan.
Sementara itu, perkembangan pendampingan korban dan anak-anak yang terlibat dalam kasus dugaan pengeroyokan serta langkah lanjutan untuk mencegah kejadian serupa masih perlu dipantau bersama.
