PATI baistnews.com  – Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan PAUD Tahun Anggaran 2026 di TK PGRI Waturoyo, Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, menuai sorotan. Pasalnya, pekerjaan dengan nilai bantuan APBN sebesar Rp996.275.000 tersebut diakui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) melibatkan pihak ketiga atau diborongkan kepada pihak lain. (20/11)

Pengakuan itu disampaikan Wiji, perwakilan P2SP TK PGRI Waturoyo. Ia membenarkan bahwa pekerjaan revitalisasi tidak sepenuhnya dilaksanakan sendiri oleh panitia, melainkan diserahkan kepada pihak lain, yakni Joko.

Wiji beralasan, pelimpahan pekerjaan tersebut dilakukan karena panitia mengalami keterbatasan dana untuk memulai pelaksanaan pembangunan. Bahkan, menurut pengakuannya, pembongkaran bangunan sudah dilakukan sebelum dana bantuan dicairkan.

“Soalnya kita kekurangan uang. Sebelum cair, pembongkaran sudah dilaksanakan. Karena tidak ada uang, kita minta bantuan Pak Toyo,” jelas Wiji.

Ia juga membenarkan bahwa pekerjaan revitalisasi tersebut diborongkan kepada pihak lain.

Keterangan serupa disampaikan Kepala TK PGRI Waturoyo, Ismiyatun. Ia membenarkan bahwa sebagian pekerjaan, terutama pemasangan rangka baja ringan, dikerjakan oleh tenaga dari luar desa.

Menurut Ismiyatun, pekerjaan tersebut diserahkan kepada tenaga yang memiliki keahlian khusus di bidang pemasangan baja ringan, bukan dikerjakan oleh warga setempat.

Persoalan ini menjadi perhatian karena pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 mengedepankan mekanisme swakelola melalui P2SP. Dalam pemberitaan resmi PAUDPEDIA Kemendikdasmen tertanggal 2 Oktober 2026, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini menegaskan bahwa satuan PAUD penerima bantuan tidak diperbolehkan melimpahkan pekerjaan pembangunan kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, pengakuan P2SP TK PGRI Waturoyo mengenai pekerjaan yang diborongkan kepada pihak lain perlu diklarifikasi dan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan serta petunjuk teknis program.

Pekerja Tidak Gunakan APD

Selain mekanisme pelaksanaan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi pembangunan juga menjadi sorotan.

Berdasarkan kondisi yang terpantau di lapangan, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.

Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki potensi risiko kecelakaan kerja. Penggunaan perlengkapan keselamatan, seperti helm proyek, sepatu pelindung, sarung tangan, dan APD lain sesuai jenis pekerjaan, merupakan bagian penting dalam upaya melindungi tenaga kerja.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan kerja serta sejauh mana pengawasan dilakukan oleh panitia maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan.

Dengan nilai bantuan mencapai hampir Rp1 miliar, pengelolaan program tersebut juga perlu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian spesifikasi pekerjaan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Kemendikdasmen diharapkan melakukan klarifikasi serta pemeriksaan langsung terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, kualitas hasil pekerjaan, dan penerapan standar K3.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan tidak menyimpang dari ketentuan program revitalisasi satuan pendidikan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang mengenai pengakuan pemborongan pekerjaan tersebut. Pihak P2SP, kepala sekolah, maupun pihak pelaksana juga perlu memberikan penjelasan mengenai pembagian tanggung jawab, mekanisme penggunaan anggaran, dan pengawasan pekerjaan.

(Redaksi)