PATI, baistnews.com  – Nasib Ngatno (54), pemborong tenaga dalam pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Prapean, Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, menyisakan persoalan pembayaran yang hingga kini belum menemukan kejelasan. (21/11)

Nilai pekerjaan borongan tenaga yang dikerjakannya disebut mencapai Rp205 juta. Namun, pembayaran yang diterima baru sekitar Rp90 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp115 juta yang menurut perhitungan keluarga masih harus dipertanyakan penyelesaiannya.

Persoalan tersebut semakin memprihatinkan karena Ngatno kini hampir setahun lebih banyak terbaring di tempat tidur akibat stoke yang dideritanya. Kondisi kesehatannya membuat ia tidak lagi leluasa mendatangi pihak yang memberikan pekerjaan untuk menanyakan maupun menagih pembayaran.

Ironisnya, uang yang sudah diterima Ngatno sebelumnya digunakan untuk membayar sekitar 18 pekerja atau tukang yang terlibat dalam pembangunan fasilitas tersebut. Dengan demikian, kewajiban pembayaran kepada para pekerja di lapangan telah diselesaikan, sementara persoalan pembayaran antara Ngatno dengan pihak atasannya, Karyono warga Prapean Pagerharjo, disebut masih menyisakan tunggakan.

Tagihan Berubah, dari Rp80 Juta Menjadi Rp40 Juta

Persoalan tidak berhenti pada belum tuntasnya pembayaran. Keluarga Ngatno juga mempertanyakan perubahan perhitungan sisa kewajiban yang disebut pernah dilakukan Karyono.

Dalam pembicaraan mengenai pembayaran, Karyono disebut sempat menghitung kekurangan sekitar Rp80 juta. Namun, angka tersebut kemudian berubah menjadi sekitar Rp40 juta.

Perubahan hampir separuh dari angka sebelumnya itu memunculkan pertanyaan mendasar: apa dasar pengurangan tagihan tersebut?

Apakah ada pekerjaan yang dinilai belum selesai, perbedaan perhitungan volume, potongan tertentu, atau pembayaran tambahan yang belum tercatat oleh keluarga?

Hingga kini, keluarga mengaku belum memperoleh penjelasan terperinci mengenai dasar perubahan perhitungan tersebut.

Padahal, persoalan pembayaran pekerjaan borongan semestinya dapat diselesaikan melalui pencocokan catatan pekerjaan, nilai kesepakatan, bukti pembayaran, serta perhitungan kewajiban yang transparan.

Tanpa rincian tersebut, keluarga kesulitan memastikan berapa nilai hak pembayaran yang sebenarnya masih harus diselesaikan.

Istri Ngatno: Keluarga Menghadapi Kesulitan Menagih

Dalam wawancara, istri Ngatno menceritakan perjalanan pekerjaan suaminya, pembayaran kepada para pekerja, hingga kondisi keluarga setelah Ngatno jatuh sakit.

Ia menjelaskan bahwa uang yang diterima suaminya digunakan untuk membayar para pekerja yang ikut mengerjakan pembangunan SPPG.

Kondisi tersebut membuat keluarga berada dalam posisi sulit. Suaminya yang sebelumnya menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan pekerjaan kini tidak lagi mampu beraktivitas seperti sediakala.

Istri Ngatno juga mengungkapkan adanya kekhawatiran ketika keluarga hendak menanyakan atau menagih pembayaran yang dianggap masih menjadi hak mereka.

Kekhawatiran itu semakin dirasakan setelah seorang keponakan yang pernah ikut membantu menagih pembayaran meninggal dunia.

Namun, keluarga tidak menyampaikan bukti yang menghubungkan kematian keponakan tersebut dengan persoalan penagihan. Karena itu, kedua peristiwa tersebut perlu ditempatkan sebagai hal yang berbeda dan tidak boleh disimpulkan memiliki hubungan sebab-akibat.

“Keponakanku yang pernah nagih, katanya karena belum selesai pekerjaan maka dihitung kurang 80 juta, alasan tidak jelas turun menjadi 40 juta, dan ada yang kelupaan menghitung turun lagi hingga keponakan saya meninggal dunia tidak terbayar juga,” ungkap istri Ngatno saat ditemuai awak media.

Hampir Setahun Sakit, Persoalan Pembayaran Belum Selesai

Ngatno disebut mulai mengalami gangguan kesehatan sejak Januari 2026 setelah terjatuh ketika dalam perjalanan berangkat kerja.

Sejak itu, kondisinya terus memburuk hingga lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbaring di rumahnya di wilayah Wedarijaksa. Ia juga diketahui pernah menjalani operasi tenggorokan.

Tidak hanya Ngatno, istrinya pun disebut mengalami gangguan kesehatan yang kerap kambuh.

Situasi tersebut membuat keluarga harus menghadapi dua persoalan sekaligus, yakni kebutuhan perawatan kesehatan dan ketidakpastian pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan, di tengah membesarkan kedua anaknya.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besaran uang. Ada tanggung jawab pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan, termasuk kewajiban Ngatno yang telah membayar tenaga kerja di lapangan.

Karyono Harus Menjelaskan Dasar Perhitungan Pembayaran

Persoalan ini membutuhkan penjelasan terbuka dari Karyono selaku pihak yang disebut sebagai atasan atau kontraktor dalam pekerjaan tersebut.

Ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, mulai dari nilai kesepakatan pekerjaan borongan sebesar Rp205 juta, pembayaran sekitar Rp90 juta, hingga dasar munculnya perhitungan kekurangan Rp80 juta yang kemudian berubah menjadi Rp40 juta.

Kejelasan juga diperlukan mengenai siapa pihak pemberi pekerjaan, bagaimana mekanisme pembayaran proyek, serta apakah terdapat dokumen kesepakatan dan berita acara penyelesaian pekerjaan.

Selain Karyono, pengelola SPPG juga perlu memberikan keterangan mengenai hubungan kelembagaan maupun tanggung jawabnya terhadap pembangunan fasilitas tersebut, agar tidak terjadi pencampuradukan tanggung jawab antara pengelola fasilitas dan pihak pelaksana pekerjaan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Karyono maupun pengelola SPPG terkait nilai pekerjaan, tahapan pembayaran, serta alasan belum tuntasnya pembayaran yang dipersoalkan keluarga Ngatno.

Hak Pembayaran Jangan Dibiarkan Menggantung

Persoalan ini perlu segera mendapatkan penyelesaian melalui klarifikasi dan pencocokan dokumen pembayaran. Jika memang masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, pihak yang bertanggung jawab perlu memberikan kepastian penyelesaiannya.

Sebab, pekerjaan tersebut bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Ada sekitar 18 pekerja yang telah terlibat dan menerima pembayaran melalui Ngatno.

Kini, ketika Ngatno dalam kondisi sakit dan tidak lagi mampu memperjuangkan persoalan itu secara langsung, keluarganya masih menunggu kejelasan atas pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: jika pekerjaan telah dikerjakan dan upah para pekerja sudah dibayarkan, kapan sisa pembayaran kepada Ngatno akan diselesaikan?

Keluarga berharap persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.